LATAR BELAKANG RESTORATIVE JUSTICE

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif / Restorative Justice yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read More

TUJUAN RESTORATIVE JUSTICE

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (Rechtmatigheid) dan kemanfaatan (Doelmatigheid) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN

a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negatif;
c. Penghindaran pembalasan;;
d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN

a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. latar belakang terjadinyaj dilakukannya tindak pidana;
c. tingkat ketercelaan;
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. cost and benefit penanganan perkara;
f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DIKECUALIKAN UNTUK PERKARA

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.